• Pengecekan Nama Perusahaan

    Pengecekan Nama Perusahaan
  • Akta Perusahaan

    Akta Perusahaan
  • SK Menkumham

    SK Menkumham
  • BNRI (Berita Negara Republik Indonesia)

    BNRI (Berita Negara Republik Indonesia)
  • NPWP & SKT

    NPWP & SKT
  • SIUP

    SIUP
  • NIB

    NIB
  • Penyewaan Alamat Virtual Selama 1 tahun

    Penyewaan Alamat Virtual Selama 1 tahun
  • Bonus Ruang Meeting 30 Jam selama 1 tahun

    Bonus Ruang Meeting 30 Jam selama 1 tahun
Bronze
IDR. 5 Juta
  • Pengecekan Nama Perusahaan

  • Akta Perusahaan

  • SK Menkumham

  • BNRI (Berita Negara Republik Indonesia)

  • NPWP & SKT

    Χ
  • SIUP

    Χ
  • NIB

    Χ
  • Penyewaan Alamat Virtual Selama 1 tahun

    Χ
  • Bonus Ruang Meeting 30 Jam selama 1 tahun

    Χ
Silver
IDR. 7 Juta
  • Pengecekan Nama Perusahaan

  • Akta Perusahaan

  • SK Menkumham

  • BNRI (Berita Negara Republik Indonesia)

  • NPWP & SKT

  • SIUP

  • NIB

  • Penyewaan Alamat Virtual Selama 1 tahun

    Χ
  • Bonus Ruang Meeting 30 Jam selama 1 tahun

    Χ
Gold
IDR. 10 Juta
  • Pengecekan Nama Perusahaan

  • Akta Perusahaan

  • SK Menkumham

  • BNRI (Berita Negara Republik Indonesia)

  • NPWP & SKT

  • SIUP

  • NIB

  • Penyewaan Alamat Virtual Selama 1 tahun

  • Bonus Ruang Meeting 30 Jam selama 1 tahun

    Χ
Platinum
IDR. 15 Juta
  • Pengecekan Nama Perusahaan

  • Akta Perusahaan

  • SK Menkumham

  • BNRI (Berita Negara Republik Indonesia)

  • NPWP & SKT

  • SIUP

  • NIB

  • Penyewaan Alamat Virtual Selama 1 tahun

  • Bonus Ruang Meeting 30 Jam selama 1 tahun

Cek Panduan KBLI untuk pemilihan bidang usaha

PENDIRIAN KOPERASI

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Tata cara pendirian koperasi diatur dalam Pasal 12 Permen Koperasi dan UKM No. 9/2018tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.

PERSYARATAN PENDIRIAN KOPERASI

1. Koperasi harus memiliki sejumlah anggota

Anggota harus terdiri atas warga negara Indonesia yang:

  • Mampu untuk melakukan tindakan hukum

  • Menerima landasan idiil sebagai asas dan sendi dasar koperasi

  • Sanggup dan bersedia melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan koperasi lainnya.

Anggota yang sudah memenuhi syarat tersebut harus berjumlah sekurang-kurangnya 20 orang.

 

2. Koperasi harus memiliki AD dan ART

Dalam melakukan kegiatan, tiap organisasi harus memiliki pedoman dan tata cara bagaimana mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di mana tempat dan daerah kerja koperasi, apa asas, tujuan, dan usahanya itu semua terdapat dalam AD dan ART.

Dalam Anggaran Dasar dalam akta pendirian koperasi memuat sekurang-kurangnya:

  1. Daftar nama pendiri

  2. Nama dan tempat kedudukan

  3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha

  4. Ketentuan mengenai keanggotaan

  5. Ketentuan mengenai Rapat Anggota

  6. Ketentuan mengenai pengelolaan

  7. Ketentuan mengenai permodalan

  8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya

  9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha

  10. Ketentuan mengenai sanksi.

 

3. Koperasi harus memiliki pengurus

Setiap organisasi, termasuk organisasi ekonomi, baik sektor negara, swasta maupun koperasi harus mempunyai pengurus dengan ketentuan sebagai berikut:

  • Tugas/kewajiban pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakilinya di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan rapat anggota.

  • Pengurus dapat memperkerjakan seorang atau beberapa orang melakukan pekerjaan sehari-hari.

  • Pengurus bertanggung jawab melaporkan kepada rapat anggota tentang:

  • Segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi dan

  • Segala laporan pemeriksaan atas tata kehidupan koperasi. Khusus mengenai laporan tertulis dari badan pemeriksa, pengurus menyampaikan pula salinannya kepada pejabat.

  • Tiap-tiap anggota pengurus harus memberi bantuan kepada pejabat yang sedang melakukan tugasnya. Untuk keperluan itu, ia diwajibkan memberi keterangan yang diminta oleh pejabat dan memperlihatkan segala pembukuan perbendaharaan,serta persediaan dan alat-alat inventaris yang menjadi dan merupakan kekayaan koperasi.

  • Pengurus kewajiban menyelenggarakan rapat anggota tahunan menurut ketentuan yang tercantum di dalam anggaran dasar.

  • Pengurus wajib mengadakan buku daftar anggota pengurus yang cara penyusunannya dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh pejabat.

  • Pengurus harus menjaga kerukunan anggota dan melayaninya.

 

4. Koperasi harus memperoleh pengesahan sebagai badan hukum koperasi