• Pengecekan Nama Perusahaan

    Pengecekan Nama Perusahaan
  • Akta Perusahaan

    Akta Perusahaan
  • SK Menkumham

    SK Menkumham
  • BNRI (Berita Negara Republik Indonesia)

    BNRI (Berita Negara Republik Indonesia)
  • NPWP & SKT

    NPWP & SKT
  • SIUP

    SIUP
  • NIB

    NIB
  • Penyewaan Alamat Virtual Selama 1 tahun

    Penyewaan Alamat Virtual Selama 1 tahun
  • Bonus Ruang Meeting 30 Jam selama 1 tahun

    Bonus Ruang Meeting 30 Jam selama 1 tahun
Bronze
IDR. 5 Juta
  • Pengecekan Nama Perusahaan

  • Akta Perusahaan

  • SK Menkumham

  • BNRI (Berita Negara Republik Indonesia)

  • NPWP & SKT

    Χ
  • SIUP

    Χ
  • NIB

    Χ
  • Penyewaan Alamat Virtual Selama 1 tahun

    Χ
  • Bonus Ruang Meeting 30 Jam selama 1 tahun

    Χ
Silver
IDR. 7 Juta
  • Pengecekan Nama Perusahaan

  • Akta Perusahaan

  • SK Menkumham

  • BNRI (Berita Negara Republik Indonesia)

  • NPWP & SKT

  • SIUP

  • NIB

  • Penyewaan Alamat Virtual Selama 1 tahun

    Χ
  • Bonus Ruang Meeting 30 Jam selama 1 tahun

    Χ
Gold
IDR. 10 Juta
  • Pengecekan Nama Perusahaan

  • Akta Perusahaan

  • SK Menkumham

  • BNRI (Berita Negara Republik Indonesia)

  • NPWP & SKT

  • SIUP

  • NIB

  • Penyewaan Alamat Virtual Selama 1 tahun

  • Bonus Ruang Meeting 30 Jam selama 1 tahun

    Χ
Platinum
IDR. 15 Juta
  • Pengecekan Nama Perusahaan

  • Akta Perusahaan

  • SK Menkumham

  • BNRI (Berita Negara Republik Indonesia)

  • NPWP & SKT

  • SIUP

  • NIB

  • Penyewaan Alamat Virtual Selama 1 tahun

  • Bonus Ruang Meeting 30 Jam selama 1 tahun

Cek Panduan KBLI untuk pemilihan bidang usaha

PENDIRIAN PERKUMPULAN

Suatu perkumpulan masyarakat bisa didaftarkan menjadi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) berbadan hukum. Hal itu berlaku sejak disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 17/2013 terkait Organisasi Kemasyarakatan. Ormas berbadan hukum memiliki beberapa kelebihan tersendiri, seperti bentuk tanggung jawabnya yang independen serta memiliki kemampuan untuk melakukan tindak perdata.

PERSYARATAN PENDIRIAN PERKUMPULAN

1. Pemohon (individu maupun kelompok) mengajukan permohonan (diwakili notaris) kepada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

2. Pemohon mengisi format nama pengajuan perkumpulan.

3. Notaris akan mengajukan nama perkumpulan ke Kemenkumham dan Kemenkumham mengabulkan permohonan nama perkumpulan secara elektronik.

4. Selanjutnya Notaris akan memproses Pendirian Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

5. Setelah Akta Pendirian Perkumpulan dibuat oleh Notaris, selanjutnya Notaris akan memproses :

  • Surat keterangan domisili
  • NPWP atas nama perkumpulan

6. Jika semua syarat terpenuhi, Kementerian Hukum dan HAM akan mengeluarkan Pernyataan Tidak Berkeberatan (PTB).

7. Kemenkum HAM menerbitkan surat Keputusan Pengesahan badan hukum perkumpulan secara elektronik, selambat-lambatnya 14 hari setelah PTB dikeluarkan.

8. Surat Keputusan Pengesahan menandakan bahwa suatu perkumpulan sudah sah dan diakui di bawah wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.